Materi Edukasi

Menakar Arah Transisi Energi Pemerintah dan Dampaknya bagi Keluarga, Warung, UMKM, serta Credit Union

by Lukas E. Sukoco

Ada benda yang hampir setiap hari kita lihat, tetapi jarang kita pikirkan secara mendalam. Salah satunya adalah tabung LPG 3 kg.

Bentuknya kecil. Warnanya khas. Harganya selama ini relatif terjangkau karena mendapatkan subsidi. Namun, bagi keluarga sederhana, warung makan, pedagang kaki lima, usaha katering, penjual gorengan, dan berbagai UMKM makanan, tabung kecil itu mempunyai arti yang sangat besar.

Di balik satu tabung LPG terdapat dapur yang harus tetap menyala. Ada nasi yang harus dimasak. Ada warung yang harus buka pagi-pagi. Ada pesanan makanan yang harus diselesaikan. Ada pedagang yang berharap memperoleh keuntungan untuk membayar sekolah anak, cicilan, listrik, dan kebutuhan rumah tangga.

Karena itu, ketika pemerintah mengarahkan kebijakan untuk mengurangi konsumsi LPG 3 kg dan menata kembali subsidinya, masyarakat wajar bertanya: ke mana arah perubahan ini dan siapa yang akan menanggung biayanya?

Pertanyaan itu bukan berarti menolak perubahan.

Sebaliknya, masyarakat perlu memahami bahwa energi memang sedang mengalami perubahan besar. Pemerintah sedang mencari cara mengurangi ketergantungan terhadap LPG sekaligus membenahi subsidi agar lebih tepat sasaran. Namun, ada satu prinsip yang tidak boleh hilang: transisi energi harus membuat kehidupan masyarakat semakin kuat, bukan semakin berat.

1. Tabung Kecil, Persoalan Besar

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan berbagai alternatif untuk mengurangi konsumsi LPG 3 kg. Pilihan yang sedang dipersiapkan antara lain CNG 3 kg, kompor listrik, jaringan gas atau jargas, serta pembangunan pipa transmisi.

Untuk 2027, pemerintah dan DPR menyepakati volume LPG 3 kg sebesar 8 juta metrik ton. Angka tersebut lebih rendah daripada usulan sebelumnya sebesar 8,9 juta metrik ton. Pemerintah menyatakan perlu menjaga keseimbangan antara mengurangi ketergantungan impor LPG, menjamin pasokan dalam negeri, dan menjaga stabilitas harga.

Persoalannya menjadi semakin jelas ketika melihat angka konsumsi.

Kementerian ESDM memproyeksikan konsumsi LPG 3 kg pada 2026 sekitar 8,6 juta ton, sementara kuota APBN ditetapkan 8 juta ton. Sampai Juli 2026, penyaluran telah mencapai 5,05 juta ton dan pemerintah memperkirakan penyaluran hingga akhir tahun mencapai sekitar 8,677 juta ton atau 108,46 persen dari kuota.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa persoalannya bukan sekadar kurang atau cukupnya tabung LPG.

Persoalannya adalah bagaimana negara mengelola energi yang dibutuhkan rakyat dalam jumlah besar, dengan anggaran yang terbatas, sementara kebutuhan terus berkembang.

Di sinilah kebijakan energi membutuhkan kecermatan. Mengurangi konsumsi dapat menjadi bagian dari solusi. Membenahi subsidi juga penting. Mengurangi ketergantungan terhadap impor merupakan tujuan strategis. Tetapi semua itu harus berjalan bersama dengan satu pertanyaan sederhana:

Apakah rakyat yang membutuhkan tetap dapat memperoleh energi dengan harga yang terjangkau?

2. Jangan Sampai Penghematan Negara Menjadi Beban Rakyat

Kebijakan subsidi memang perlu dibenahi.

Pemerintah sendiri menyatakan bahwa persoalan LPG 3 kg tidak cukup diselesaikan dengan menambah kuota. Tata kelola dan ketepatan sasaran penerima subsidi juga harus diperbaiki. Pemerintah sedang memperkuat basis data agar subsidi diberikan kepada masyarakat yang memang berhak.

Prinsip tersebut penting.

Subsidi seharusnya tidak menjadi keran yang terus dibuka tanpa batas. Negara harus memastikan bahwa bantuan energi benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan.

Namun, pembenahan subsidi tidak boleh dilakukan dengan cara yang membuat masyarakat miskin kehilangan akses terhadap energi.

Peneliti Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengingatkan bahwa pengurangan kuota perlu didahului pembenahan distribusi dan ketepatan sasaran. Menurutnya, kelompok yang rentan terdampak mencakup rumah tangga berpendapatan rendah, warung, UMKM makanan, dan pelaku usaha yang bergantung pada LPG 3 kg. Ia juga mengingatkan potensi antrean, kenaikan harga eceran, dan kelangkaan apabila distribusi tidak dibenahi.

Ini adalah peringatan yang patut diperhatikan.

Sebab, angka kuota berada di atas meja pemerintah, tetapi dampaknya terjadi di meja makan rakyat.

3. Yang Perlu Dijaga Bukan Hanya LPG, Tetapi Daya Beli

Sering kali kebijakan energi dibicarakan dalam bahasa yang sangat teknis: metrik ton, impor, subsidi, distribusi, infrastruktur, efisiensi, dan anggaran. Semua itu penting. Tetapi masyarakat hidup bukan dalam angka. Masyarakat hidup dalam pengeluaran harian.

Seorang ibu rumah tangga menghitung uang belanja bukan berdasarkan metrik ton. Ia menghitung apakah uang Rp50.000 cukup untuk membeli beras, sayur, lauk, minyak, dan kebutuhan lainnya. Seorang pemilik warung tidak menghitung usaha hanya berdasarkan harga LPG. Ia menghitung berapa keuntungan yang tersisa setelah membeli bahan makanan, membayar listrik, membeli LPG, membayar tenaga kerja, dan memenuhi kebutuhan keluarga. Indikator keberhasilan transisi energi seharusnya tidak hanya berupa berkurangnya konsumsi LPG atau berkurangnya subsidi.

Indikator keberhasilan yang paling dekat dengan rakyat adalah: apakah daya beli tetap terjaga?

• Apakah harga makanan tetap terkendali?

• Apakah warung kecil masih mampu berjualan?

• Apakah UMKM tetap mampu berproduksi?

• Apakah keluarga tetap mampu memenuhi kebutuhan dasarnya?

Jika jawabannya ya, transisi energi sedang berjalan bersama rakyat. Jika sebaliknya, negara perlu berhenti sejenak, mengevaluasi, dan memperbaiki cara pelaksanaannya.

4. Kompor Boleh Berganti, Tetapi Kemampuan Membayar Harus Diperhitungkan

Pemerintah sedang menyiapkan berbagai alternatif. CNG 3 kg sedang diuji. Pada Agustus 2026, Menteri ESDM menyampaikan bahwa pengujian tabung CNG 3 kg memasuki tahap akhir.

Kompor listrik atau induksi juga menjadi bagian dari wacana transisi energi. Bahkan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyampaikan bahwa program kompor listrik masuk dalam pembahasan RAPBN 2027 sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap LPG.

Jaringan gas dan pipa transmisi juga terus dikembangkan sebagai bagian dari diversifikasi energi. Semua itu merupakan pilihan teknologi. Namun, teknologi tidak pernah berdiri sendiri.

Teknologi membutuhkan infrastruktur. Infrastruktur membutuhkan investasi. Masyarakat membutuhkan pengetahuan. Peralatan membutuhkan biaya. Dan semuanya membutuhkan kesiapan.

Karena itu, jangan sampai masyarakat hanya diberi pesan:

• “LPG harus dikurangi.”

Masyarakat juga harus mendapatkan jawaban:

• “Sebagai gantinya, apa yang tersedia, kapan tersedia, berapa biayanya, bagaimana cara menggunakannya, dan apakah benar-benar lebih mudah bagi keluarga dan UMKM?”

Inilah pertanyaan yang menentukan apakah transisi energi menjadi peluang atau justru menjadi beban.

5. Keluarga Harus Mulai Mengubah Cara Mengelola Uang

Terlepas dari kebijakan pemerintah, keluarga perlu mempersiapkan diri. Perubahan energi kemungkinan akan membawa perubahan pada pola pengeluaran rumah tangga. Karena itu, keluarga perlu mulai menghitung biaya energi secara lebih cermat. Selama ini banyak keluarga mengetahui berapa rupiah yang dikeluarkan untuk membeli LPG, tetapi belum tentu mengetahui berapa total biaya energi rumah tangga setiap bulan. Padahal, pengeluaran untuk listrik, LPG, bahan bakar kendaraan, dan kebutuhan energi lainnya jika dijumlahkan dapat menjadi bagian yang cukup besar dari pengeluaran keluarga.

Karena itu, keluarga perlu melakukan tiga hal.

• Pertama, menghemat energi.

Energi yang tidak digunakan tidak perlu dibayar.

• Kedua, membuat anggaran.

Keluarga perlu mengetahui berapa pengeluaran tetap, berapa pengeluaran fleksibel, dan berapa yang dapat disisihkan.

• Ketiga, membangun dana darurat.

Perubahan kebijakan tidak selalu dapat diprediksi. Harga kebutuhan juga dapat berubah. Ketika pengeluaran tiba-tiba meningkat, keluarga yang memiliki dana cadangan mempunyai ruang untuk bernapas. Dengan kata lain, ketahanan energi membutuhkan ketahanan keuangan.

6. Warung Kecil Tidak Boleh Dipandang Sebagai Angka Statistik

Ada kecenderungan dalam pembicaraan kebijakan ekonomi untuk menggunakan istilah “UMKM” secara abstrak. Padahal UMKM itu manusia.

• UMKM adalah warung di depan rumah.

• UMKM adalah penjual nasi yang bangun pukul empat pagi.

• UMKM adalah ibu yang membuat kue kemudian menitipkannya di warung.

• UMKM adalah pedagang gorengan yang mengandalkan keuntungan beberapa puluh ribu rupiah sehari.

• UMKM adalah usaha katering yang harus menyelesaikan puluhan pesanan dalam satu hari.

Bagi mereka, LPG bukan sekadar energi: LPG adalah biaya produksi.

Ketika biaya produksi berubah, struktur usaha ikut berubah. Jika harga jual dinaikkan, konsumen dapat mengurangi pembelian. Jika harga tidak dinaikkan, keuntungan dapat berkurang. Jika keuntungan berkurang terus-menerus, modal usaha dapat tergerus. Pada akhirnya, persoalannya bukan lagi soal LPG.

Persoalannya adalah kelangsungan usaha. Karena itu, pelaku UMKM harus mulai memiliki kebiasaan baru: menghitung biaya energi per produk. Bukan sekadar bertanya, “Berapa harga LPG?”

Pertanyaan yang lebih penting adalah: “Berapa rupiah energi yang saya keluarkan untuk menghasilkan satu porsi makanan?” Dari sana pelaku usaha dapat menentukan harga, mencari peralatan yang lebih efisien, mengatur jumlah produksi, dan memperkirakan keuntungan secara lebih rasional.

7. Transisi Energi Harus Diikuti Transisi Cara Berpikir

Di sinilah persoalan menjadi lebih luas. Transisi energi sebenarnya bukan hanya perpindahan dari satu bahan bakar ke bahan bakar lain. Transisi energi juga harus menjadi transisi cara berpikir masyarakat.

Kita perlu bergerak: dari boros menjadi hemat; dari konsumtif menjadi produktif; dari bergantung pada pinjaman menjadi membangun cadangan; dari sekadar mencari pendapatan menjadi mengelola pendapatan; dari menunggu bantuan menjadi membangun kemandirian.

Perubahan teknologi tanpa perubahan perilaku tidak akan menghasilkan ketahanan. Kita dapat mengganti kompor, tetapi jika perilaku konsumtif tetap sama, masalah keuangan tidak selesai. Kita dapat mengganti LPG dengan energi lain, tetapi jika pelaku usaha tidak menghitung biaya produksi, usahanya tetap rentan. Karena itu, pendidikan menjadi sama pentingnya dengan teknologi.

8. Credit Union Mempunyai Peran Strategis

Perubahan energi seharusnya menjadi perhatian Credit Union. Mengapa? Karena perubahan biaya energi pada akhirnya akan memengaruhi keuangan anggota. Jika biaya rumah tangga meningkat, kemampuan menabung dapat menurun. Jika biaya produksi UMKM meningkat, keuntungan dapat menyusut. Jika keuntungan menyusut, kemampuan membayar angsuran dapat terganggu.

Jika keluarga tidak mempunyai dana cadangan, mereka mungkin mencari pinjaman baru untuk menutup kebutuhan lama. Di titik inilah Credit Union harus hadir. Namun, Credit Union tidak boleh hanya menjadi lembaga yang menunggu anggota datang ketika membutuhkan uang.

Credit Union harus hadir sebelum masalah menjadi besar.

Anggota perlu mendapatkan pendidikan keuangan. Anggota perlu belajar membuat anggaran. Anggota perlu memahami dana darurat. Anggota perlu menghitung biaya usaha. Anggota perlu belajar membedakan pinjaman produktif dan pinjaman konsumtif. Dengan demikian, Credit Union tidak hanya menyediakan uang. Credit Union membangun kemampuan anggota untuk mengelola kehidupan.

9. Jangan Jadikan Pinjaman sebagai Obat untuk Semua Masalah

Ada bahaya yang perlu diwaspadai. Ketika biaya hidup meningkat, masyarakat sering mencari jalan tercepat: pinjaman. Ketika biaya usaha meningkat, pinjaman dianggap sebagai solusi. Padahal pinjaman bukan selalu jawaban.

Pinjaman yang digunakan untuk membeli aset produktif dan meningkatkan pendapatan dapat membantu usaha berkembang. Tetapi pinjaman yang digunakan hanya untuk menutup kebutuhan konsumsi yang terus berulang dapat membuat masalah semakin panjang.Karena itu, pendidikan keuangan harus mendahului pembiayaan.

Prinsipnya sederhana: Pendidikan dahulu. Pendampingan kemudian. Pembiayaan bila memang diperlukan. Prinsip tersebut sangat relevan dalam menghadapi transisi energi. Credit Union perlu membantu anggota bertanya sebelum meminjam: Apakah pengeluaran ini benar-benar diperlukan? Apakah ada cara yang lebih hemat? Apakah alat baru dapat meningkatkan produktivitas?

Apakah cicilan dapat dibayar dari pendapatan usaha?

Apakah setelah meminjam kondisi keuangan akan lebih kuat atau justru semakin rapuh?

Pertanyaan-pertanyaan sederhana tersebut dapat menyelamatkan anggota dari keputusan keuangan yang tergesa-gesa.

10. CREDIT UNION (CU): Dari Pinjaman Menuju Ketangguhan Anggota

Dalam konteks CU Angudi Laras, perubahan energi dapat menjadi momentum untuk memperkuat gerakan pemberdayaan anggota. Program dapat dikembangkan dengan semangat:

- ANGGOTA TANGGUH MENGHADAPI TRANSISI ENERGI

Gerakan ini dapat dibangun di atas tiga kata sederhana:

HEMAT

Anggota belajar menghemat energi dan menghitung biaya energi rumah tangga maupun usaha.

SEHAT

Anggota mengelola keuangan dengan anggaran yang jelas, mengurangi utang konsumtif, dan membangun dana darurat.

KUAT

Anggota meningkatkan produktivitas usaha, memperbaiki keterampilan, menggunakan teknologi secara tepat, dan mempersiapkan diri menghadapi perubahan.

Dengan tiga pendekatan itu, Credit Union tidak sekadar bertanya: “Berapa pinjaman yang dapat kami berikan?” Pertanyaan yang lebih penting adalah:

“Bagaimana anggota dapat menjadi lebih kuat sehingga tidak mudah terguncang ketika keadaan berubah?”

Inilah wajah Credit Union sebagai gerakan pemberdayaan. Bukan sekadar koperasi kredit. Bukan sekadar tempat menyimpan uang. Bukan sekadar tempat mencari pinjaman. Tetapi tempat orang belajar menjadi lebih cerdas, lebih mandiri, dan lebih tangguh dalam mengelola kehidupan.

11. Pemerintah Perlu Memastikan Transisi Berjalan Bersama Rakyat

Pemerintah mempunyai pekerjaan besar. Di satu sisi, pemerintah perlu menjaga keberlanjutan fiskal dan memperbaiki ketepatan sasaran subsidi. Di sisi lain, pemerintah harus memastikan masyarakat yang berhak tidak kehilangan akses terhadap energi.

Pemerintah sendiri menegaskan bahwa ketersediaan energi bagi rakyat harus tetap dijamin, sementara subsidi harus semakin tepat sasaran. Pemerintah juga menyatakan tidak ingin masyarakat mengalami kelangkaan atau kesulitan memperoleh LPG 3 kg dan membuka kemungkinan evaluasi berdasarkan kebutuhan riil.

Pernyataan tersebut penting. Sebab transisi energi tidak boleh menjadi sekadar proyek administratif. Transisi energi harus menjadi proyek sosial. Artinya, sebelum sebuah teknologi diterapkan secara luas, harus dipastikan infrastrukturnya tersedia.

• Sebelum masyarakat diminta beralih, harus dipastikan alternatifnya dapat dijangkau.

• Sebelum subsidi dikurangi, harus dipastikan kelompok rentan tetap terlindungi.

• Sebelum LPG dikurangi, harus dipastikan dapur rakyat tidak kehilangan bahan bakar.

Jangan meminta masyarakat berlari sebelum jalan disiapkan.

12. Yang Dibutuhkan Bukan Sekadar Energi Baru, Tetapi Sistem Baru

Kita tidak boleh terjebak dalam pertanyaan apakah LPG lebih baik daripada listrik, atau apakah CNG lebih baik daripada LPG. Pertanyaan yang lebih besar adalah:

Sistem energi seperti apa yang membuat masyarakat mampu hidup secara aman, terjangkau, dan berkelanjutan?

Sebab energi hanyalah satu bagian dari kehidupan ekonomi. Energi berhubungan dengan pangan. Energi berhubungan dengan transportasi. Energi berhubungan dengan produksi. Energi berhubungan dengan harga.

Energi berhubungan dengan pendapatan. Energi berhubungan dengan kemiskinan. Energi berhubungan dengan keberlangsungan UMKM. Karena itu, kebijakan energi pada akhirnya adalah kebijakan tentang kehidupan manusia. Jangan Sampai Dapur Rakyat Menjadi Tempat Pertama yang Merasakan Beban Ada ukuran sederhana untuk menguji sebuah kebijakan ekonomi. Lihat dapur rakyat. Apakah biaya memasak semakin terjangkau? Lihat warung kecil. Apakah pemiliknya masih mampu memperoleh keuntungan?

Lihat pasar. Apakah harga makanan tetap dapat dijangkau masyarakat? Lihat UMKM. Apakah mereka masih mampu membayar tenaga kerja dan mempertahankan produksi? Lihat keluarga. Apakah mereka masih mempunyai ruang untuk menabung dan membangun masa depan?

Jika jawabannya positif, transisi energi sedang berjalan di jalur yang sehat. Tetapi jika perubahan energi membuat masyarakat harus mengurangi makan, menambah utang, menutup usaha, atau kehilangan kemampuan menabung, maka kebijakan perlu dievaluasi. Sebab tujuan pembangunan bukan sekadar mengubah sumber energi. Tujuan pembangunan adalah meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

13. Dari Tabung LPG Menuju Ketahanan Ekonomi

Pada akhirnya, persoalan LPG 3 kg bukan hanya persoalan energi. Ini adalah ujian tentang bagaimana negara, masyarakat, dunia usaha, koperasi, Credit Union, dan keluarga menghadapi perubahan. Pemerintah mempunyai tanggung jawab menyediakan kebijakan yang tepat. Pelaku usaha mempunyai tanggung jawab meningkatkan efisiensi. Keluarga mempunyai tanggung jawab mengelola keuangan dengan bijak.

Credit Union mempunyai tanggung jawab mendidik dan memberdayakan anggota. Masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk beradaptasi. Semua pihak mempunyai peran. Oleh Karena itu, kita tidak perlu melihat perubahan energi hanya sebagai ancaman.

Perubahan juga dapat menjadi kesempatan untuk belajar. Kesempatan untuk hidup lebih hemat. Kesempatan untuk menghitung biaya dengan lebih cermat. Kesempatan untuk memperkuat dana darurat. Kesempatan untuk meningkatkan produktivitas usaha.Kesempatan untuk mengembangkan teknologi yang lebih efisien. Dan kesempatan untuk membangun masyarakat yang tidak mudah terguncang oleh perubahan.

Penutup: Energi Boleh Berubah, Harapan Jangan Padam

Tabung LPG 3 kg memang kecil. Tetapi di dalamnya terdapat cerita tentang kehidupan jutaan orang. Ada ibu yang memasak untuk keluarganya. Ada bapak yang membuka warung sejak pagi. Ada pedagang yang mencari keuntungan sedikit demi sedikit. Ada UMKM yang berjuang mempertahankan usaha. Ada keluarga yang berharap anak-anaknya dapat sekolah lebih tinggi.

Setiap perubahan kebijakan energi harus selalu mengingat manusia yang berada di ujung kebijakan tersebut. Pemerintah boleh mengubah strategi. Teknologi boleh berubah. Sumber energi boleh berganti. Subsidi boleh ditata kembali. Tetapi jangan sampai perubahan tersebut membuat rakyat kecil menjadi pihak yang paling berat menanggung biaya transisi.

• Jangan hanya menghitung berapa rupiah subsidi yang dapat dihemat. Hitung juga berapa besar daya beli rakyat yang harus dijaga.

• Jangan hanya menghitung berapa ton LPG yang dapat dikurangi. Hitung juga berapa banyak warung dan UMKM yang harus tetap hidup.

• Jangan hanya mengganti kompor. Bangun pula kemampuan masyarakat untuk beradaptasi.

Dan bagi Credit Union, jangan hanya menjadi tempat anggota mencari pinjaman ketika keadaan sudah sulit. Jadilah tempat anggota belajar sebelum kesulitan datang.

• Ajarkan mereka menabung.

• Ajarkan mereka membuat dana darurat.

• Ajarkan mereka menghitung biaya usaha.

• Ajarkan mereka menggunakan pinjaman secara produktif.

• Ajarkan mereka bahwa kemandirian ekonomi tidak dibangun dalam sehari, tetapi melalui kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus.

Pada akhirnya, persoalan energi adalah persoalan ketahanan hidup. Karena itu, transisi energi harus berjalan bersama transisi ekonomi rakyat. LPG boleh berkurang. Teknologi boleh berganti. Kebijakan boleh berkembang. Tetapi daya juang rakyat jangan sampai berkurang. Dapur rakyat harus tetap menyala. Warung rakyat harus tetap buka. UMKM harus tetap tumbuh. Keluarga harus tetap mempunyai harapan.

Dan Credit Union harus tetap hadir sebagai sahabat perjalanan ekonomi anggotanya. Energi boleh bertransisi. Tetapi ekonomi rakyat harus tetap tumbuh. Sebab pembangunan yang baik bukan hanya membuat negara lebih hemat, melainkan membuat rakyat lebih kuat.

Lukas E. Sukoco

Ketua Pengurus CU ANgudi Laras Purworejo